Rapat Koordinasi Rekonsiliasi tersebut melibatkan peserta PKH pada setiap kabupaten dan kota, dipusatkan di Palangka Raya, bersama pihak perbankan selama tiga hari.
Rapat tersebut bertujuan mengevaluasi kinerja petugas yang jumlahnya sekitar 317 orang. Kemudian menyamakan persepsi dengan pihak perbankan, bekerja sama menyalurkan bantuan langsung tunai tersebut kepada masyarakat miskin.
Dinsos Kalteng mengklaim, melalui penyaluran bantuan sosial PKH yang dilakukan selama ini, berdampak sangat signifikan dalam upaya pengentasan warga miskin. Terlebih penyalurannya dilakukan secara teliti dan hati-hati, sehingga tepat sasaran.
Suhaemi yang juga merangkap jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kalteng itu, mengatakan PKH cukup baik dan Bank dunia sekalipun mengakui bahwa program tersebut sangat signifikan mengentaskan persoalan kemiskinan.
Berdasarkan uji petik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), program tersebut diakui sangat kecil tingkat kesalahannya. dengan alasan itu, ia yakin PKH memapu menggerus angka kemiskinan di Kalteng yang cukup luas ini.
Dengan adanya rapat rekonsiliasi penyaluran bantuan PKH tersebut, tentunya ada kendala-kendala yang harus dicarikan solusinya. Misalnya pemberian bantuan tunai kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
“Maka dari itu program PHK setiap tahunnya terus kami evaluasi. Bila menemui kendala teknis di lapagan, akan mudah segera dikoordinasikan dengan pihak terkait agar menemukan solusi cepat,” pungkas mantan pejabat Kabupaten Katingan ini. (Mrz/ant)
