Danum.id, Palangka Raya – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng yang dalam waktu dekat melakukan pemanggilan kepada seluruh pimpinan perusahaan besar swasta (PBS) yang beroperasi di Kalteng, mendapat dukungan DPRD Kalteng.
Anggota Komisi B DPRD Kalteng, Syahrudin Durasid mengungkapkan, keputusan pemerintah untuk memanggil seluruh pimpinan PBS yang beroperasi di Kalteng, merupakan keputusan yang tepat.
Pasalnya selama ini DPRD terus menyerukan agar PBS melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, namun tidak ada tindaklanjut dari pihak Pemprov. Sehingga seruan tersebut seakan sia-sia saja.
“Selama ini DPRD berkoar-koar tetapi tidak ada tindak lanjutnya dari pemerintah daerah, ya sia-sia saja. Karena itu, DPRD sangat mendukung Pemprov mengambil langkah tegas, melakukan pemanggilan pimpinan PBS yang beroperasi di wilayah hukum Kalteng,” tandasnya, Jumat (1/3/2019).
Syahrudin juga mengungkapkan, sudah menjadi tugas dan wewenang Pemprov Kalteng untuk mengkonfirmasi komitmen PBS, khususnya terkait hal-hal menyangkut kepentingan umum, semisal realisasi CSR dan kesepakatan konsorsium.
Terkhusus untuk konsorsium ini, Syahruddin berharap agar kesepakatan tidak hanya dilaksanakan di salah satu kabupaten saja, tetapi juga di seluruh Kabupaten/kota yang ada di Kalteng.
“Jangan sampai pemerintah daerah justru berkolaborasi dengan PBS untuk mengabaikan CSR atau membiarkan mereka melanggar komitmen konsorsium,” tegas Politisi dasal PAN ini.
Ia menyebut, saat ini ada sejumlah wilayah yang perlu komitmen konsorsium, diantaranya yaitu wilayah Kalteng bagian tengah dan wilayah barat. Pasalnya kedua wilayah tersebut menjadi tempat terbanyak operasional PBS, khususnya perusahaan bergerak bidang perkebunan.
“Dilihat dari segi wilayah, saat ini yang perlu komitmen konsorsium adalah wilayah barat dan tengah tengah, seperti Pangkalan Bun, Sampit termasuk Seruyan karena banyak APL perkebunan disana,” bebernya.
“Namun pada intinya kami selaku legislator di DPRD, sangat mendukung niat baik pemerintah untuk memanggil seluruh PBS yang beroperasi di wilayah Kalteng,” pungkas wakil rakyat dari Dapil II ini. (Nrs/red)
