Aliansi Masyarakat Sipil Kalteng Tunda RKUHP: “Sampai Tidak Lagi Mengkriminalisasi”

0
Infografis RUU KUHP
Infografis RUU KUHP

Danum.id, Palangka Raya – Sejumlah pihak menilai Rancangan Kitab Umum Hukum Pidana (RKUHP) yang dibahas DPR RI belum mengakomodir sejumlah isu krusial. Bahkan DPR dianggap ada kesan menutup jalur-jalur diskusi dengan masyarakat sipil dan terburu-buru dalam Rapat Panja penyusunan draf RKUHP.

Penilaian itu disampaikan Aliansi Masyarakat Sipil Kalteng Tunda RKUHP, Rabu (23/9/2020) siang. Meskipun RKUHP itu sudah diselesaikan 99%, mereka menemukan adanya kejanggalan yang masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut, terutama pada pasal-pasal yang berkaitan dengan kesehatan dan kesetaraan gender.

“Sebelum sidang-sidang pembahasan dan bahkan rapat paripurna keputusan pengesahan RKUHP, DPR harus mencapai konsensus norma-norma dan nilai masyarakat majemuk di Indonesia,” kata dr. M. Fitriyanto Leksono, dalam jump pers melalui aplikasi daring tersebut.

Fitriyanto yang mengawaki Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) ini menyatakan, pihaknya menemukan enam kejanggalan yang perlu pembahasan lanjut, yaitu pertama, kriminalisasi terhadap edukasi dan promosi alat pencegahan kehamilan.

 RKUHP menyatakan bahwa edukasi dan promosi hanya dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang, padahal UU 52/2009 tentang KB mengedepankan peran masyarakat dan edukasi kesehatan reproduksi dapat dilakukan oleh masyarakat, termasuk pendidik sebaya, konselor, dan relawan.

“Ini adalah salah satu bentuk kemunduran di kala masyarakat mulai terlatih dan mengetahui tentang alat kontrasepsi, RKUHP malah melakukan pembatasan dan mengkriminalisasi, karena promosi dan edukasi alat kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh petugas berwenang. Tidak diketahui secara pasti siapa yang pejabat berwenang yang berhak tersebut,” bebernya.

Kedua, kriminalisasi setiap bentuk persetubuhan di luar ikatan perkawinan.  Ketiga, kriminalisasi setiap perempuan yang melakukan pengguguran kandungan/penghentian kehamilan termasuk dengan indikasi medis dan untuk korban perkosaan. Keempat, wacana pelanggengan persekusi terhadap identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda.

Kelima, Living Law dan potensi meningkatnya perda diskriminatif yang bertentangan dengan HAM. Dan Keenam, Kriminalisasi kepada orang yang bekerja di jalan dan anak terlantar.

“Oleh karenanya, Aliansi Masyarakat Sipil Kalteng Tunda RKUHP mendorong agar Pemerintah dan DPR mempertimbangkan ulang rencana pengesahan RKUHP yang secara nyata berpotensi menimbulkan banyak masalah baru,” timpal Kartika dari Progress, yang ikut dalam aliansi ini.

Margaretha Winda Febiana Karotina dari Solidaritas Perempuan Mamut Menteng menambahkan, RKUHP adalah produk hukum yang lahir dari konsensus dan seharusnya bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia, termasuk warga Kalimantan Tengah dan daerah-daerah lain yang letaknya jauh dari pemerintah pusat.

Ia meminta pemerintah dan wakil rakyat untuk melakukan pembaharuan hukum pidana nasional, setidaknya ada tiga hal,” tuntutnya.

Pertama, melakukan penerjemahan secara resmi terhadap KUHP yang berlaku saat ini; Kedua, mengevaluasi naskah KUHP yang telah diterjemahkan secara resmi untuk memilah ketentuan mana yang dapat diprioritaskan untuk diubah atau dihapus.

Dan ketiga, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, melakukan pembahasan revisi KUHP secara parsial terhadap ketentuan-ketentuan yang dianggap prioritas dengan melibatkan ahli-ahli pada seluruh bidang terkait termasuk ahli kesehatan dan mengadopsi pendekatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Menurut aliansi ini, RKUHP digadang-gadang menjadi peraturan yang bisa mengikat jati diri bangsa, namun DPR terkesan menutup jalur-jalur diskusi dengan masyarakat sipil untuk memberikan usulan perubahan, dan terkesan terburu-buru dalam Rapat Panja penyusunan draf RKUHP selanjutnya secara tertutup pada 14-15 September 2019 di Hotel Fairmont Jakarta.

“RKUHP bukanlah peraturan yang hanya menyasar satu ataupun dua isu, akan tetapi di dalam 627 pasalnya, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan dan kesetaraan gender,” tandas Aliansi ini dalam pernyataan Bersama. (red)