Danum.id, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) benar-benar ingin memastikan jalannya pelayanan perizinan terintegrasi atau online single submission (OSS) beroperasi maksimal per awal Januari 2019 ini.
Ia pun menyempatkan untuk mengunjungi gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019) pagi.
“Di sana, Presiden meninjau langsung jalannya pelayanan perizinan terintegrasi atau OSS yang telah beroperasi di BKPM awal Januari ini,” seperti disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin kepada pers.
Setiba di lokasi sekira pukul 09.00 WIB, Kepala Negara langsung menuju sejumlah tempat pelayanan perizinan. Di sejumlah meja pelayanan, Presiden Jokowi tampak duduk sejenak untuk mencari tahu proses pelayanan yang sedang dilakukan.
Ia juga memantau pelayanan perizinan yang kini berjalan secara mandiri dengan menggunakan sistem daring (online).Tujuannya, memastikan sistem telah dilaksanakan dengan baik sesuai arahan.
“Saya ingin memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan yang cepat untuk perizinan-perizinan dengan sistem yang disederhanakan yakni secara online,” kata Presiden seperti dikutip Bey untuk pers.
Dalam peninjauan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong.
Selama berada di lokasi, lanjutnya, Presiden juga sempat menemui sejumlah investor dan masyarakat yang datang untuk mengurus perizinan. Dengan adanya layanan perizinan terintegrasi ini masyarakat merasakan kemudahan dan pelayanan yang semakin cepat.
“Sempat bertanya ke beberapa investor dan masyarakat yang datang mengurus perizinan. Kalau saya lihat cepat (prosesnya). Jadi dua jam bisa mengurus izin-izin permulaan. Itu langsung bisa jadi,” ucapnya.
Jokowi mengatakan, sistem pelayanan perizinan terintegrasi ini masih akan terus disempurnakan. Ke depannya, pemerintah pusat dan daerah akan saling terhubung dengan adanya sistem ini sehingga dapat memberikan pelayanan perizinan yang semakin cepat.
“Ini masih perbaikan-perbaikan terutama mengintegrasikan antara pusat dan provinsi dan kabupaten/kota. Ini yang harus kita kelola dan kendalikan sehingga betul-betul izin itu sesuai dan dengan waktu yang sudah kita tetapkan,” tuturnya.
Terkait dengan hal itu, Presiden berencana untuk mengumpulkan para gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengintegrasikan sistem ini hingga ke daerah-daerah.
“Dikumpulkan itu tujuannya untuk menyinkronkan dan mengintegrasikan sistem ini dengan sistem-sistem di daerah,” tandasnya. (Mrz/red)
