Danum.id, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) berkomitmen menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemprov telah menerbitkan surat edaran terkait pencegahan dan penghapusan pernikahan dini.
Langkah ini sebagai salah satu upaya memberikan perlindungan bagi anak-anak perempuan di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai tersebut. Sebab angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih meningkat.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran saat Peringatan Hari Ibu ke-90 tingkat Provinsi Kalteng, yang dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yembise, di Istana Isen Mulang Palangka Raya, Kamis (13/12/2018).
Acara yang dihadiri bupati se Kalteng ini, menjadi media pengingat Sugianto untuk sama-sama mengajak kepala daerah di wilayah yang dipimpinnya, untuk mengajak perempuan sebagai mitra sejajar pembangunan, tanpa membedakan status gender.
“Saya mengajak seluruh Bupati/Wali Kota serta instansi vertikal untuk bersama-sama mengintegrasikan sumber daya pembangunan, dalam memenuhi hak dan melindungi anak dari tindakan kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan diskriminasi,” tandas Sugianto.
Sugianto juga mengatakan, pihaknya telah memberikan perhatian terkaitperlindungan, pemberdayaan dan melibatkan perempuan dalam pembangunan, sejak dipercaya memimpin Kalteng.
Sebab, potensi dan peran perempuan di provinsi ini sungguh luar biasa apabila digali, dikembangkan, dan diberikan kesempatan secara optimal. Perempuan harus diajak dan didorong untuk tampil di depan.
Sugianto mengatakan telah memberi petunjuk kepada seluruh perangkat daerah, untuk membuat terobosan-terobosan nyata dalam rangka meningkatkan potensi peran perempuan di provinsi Kalteng.
“Potensi mereka harus diangkat, disupport. Perempuan dan keluarga harus dinomorsatukan,” ujar dia.
“Prakarsa pembangunan di Kalteng pun harus disertai dengan penganggaran dan responsif gender secara menyeluruh, baik di perangkat daerah maupun kantor-kantor vertikal,” kata dia.
Menurut dia, selama dua tahun terakhir, penilaian nasional terhadap pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terutama pengarusutamaan gender, hampir semua kabupaten/kota se-Kalteng sudah aktif memberikan respon bahkan berkomitmen.
Sugianto pun bangga, Provinsi Kalteng merupakan yang pertama pada 2018 ini melaksanakan perayaan memperingati Hari Ibu ke-90. Perayaan itu bahkan menjadi sejarah bagi Kalteng karena langsung dihadiri Menteri PPPA.
Ratusan perempuan baik dari dharma wanita, PKK, organisasi perempuan, dan gabungan organisasi wanita hadir tumpah ruah di halaman istana. Termasuk diantaranya anak-anak berkebutuhan khusus.
Orang nomor satu di provinsi berjuluk Bumi Pancasila itu pun menyebut, untuk tahun ini dirinya mendapat laporan bahwa seluruh kabupaten/kota telah aktif merespon penilaian secara nasional melalui aplikasi daring (online).
“Saya menyambut baik perkembangan positif itu, karena dengan mengikuti penilaian responsif gender, masing-masing bupati/walikota dapat mengukur kekurangan dan kelebihan untuk diperbaiki ke depan,” pungkas Sugianto. (Mrz/ant/red)
