Danum.id, Palangka Raya – Kesetaraan dan Keadilan menjadi topik utama yang disuarakan Masyarakat Dayak di Kalimatan kepada pemerintah. Melalui Gerakan Dayak Nasional (GDN), mereka menggelar sejumlah aksi. Seperti yang akan dilakukan Kamis (17/10/2019) pagi di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng).
GDN menggelar kegiatan dengan mengusung tema “Bangsa Dayak Menuntut Kesetaraan dan Menggugat Keadilan demi Keutuhan NKRI”.
“Serta meminta kepada pemerintah memberikan dan melindungi hak-hak hukum masyarakat adat Dayak,” terang Sekretaris Jenderal GDN, Yusup Roni, Rabu (16/10/2019).
Yusup mengatakan, kegiatan ini melibatkan sejumlah ormas-ormas Dayak Kalteng dan panitia juga mengundang seluruh ormas-ormas Dayak yang ada di Kalimantan supaya berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut. Peserta mengenakan pakaian dan atribut adat khas Dayak.
Awalnya, aksi diisi dengan Long March diselingi orasi, dan diiringi tari-tarian daerah, dimulai dari Bundaran Besar sampai dengan Betang Hapakat Jalan RTA Milono km 3,5 Palangka Raya. Di rumah betang ini, GDN melakukan silaturahmi dan konsolidasi.
“Namun untuk kegiatan parade disertai orasi itu kami tiadakan. Ateibut adat seperti mandau tidak boleh dibawa peserta. Acara yang sebelum konvoi dan titik kumpul di bundaran semua diubah dan dipusatkan dalam lingkungan Betang Hapalat sampai selesai,” terang Yusup.
Perubahan ini, lanjut Yusup, karena menghormati keprotokoleran dan keamanan yang harus dilaksanakan setiap daerah di seluruh NKRI agar suasana tenang apalagi jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Namun, pengalihan tempat ini, tidak mengurangi makna dan tujuan konsolidasi GDN. Yusup Roni berharap, semua peserta dapat hadir bersilaturahim, untuk merumuskan sejumlah poin sesuai tujuan pertemuan ini.
“Kami berharap, karena pentingnya tersebut masyarakat Dayak hadir dan berpartisipasi. Acaranya antara lain berisi pernyataan sikap kepada pemerintah serta pementasan seni budaya dari peserta atau delegasi yang hadir,” bebernya.
Sebelumnya, GDN pernah melakukan aksi di depan Istana Negara Jakarta Pusat pada Kamis (29/9/2019) lalu.
Massa aksi yang berdatangan dari berbagai daerah di Pulau Kalimantan tersebut menuntut Presiden Jokowi memberi kesempatan bagi putra dan putri Dayak untuk menempatkan posisi di kabinetnya.
Massa aksi terus menyerukan kepada presiden Jokowi untuk tidak hanya menganggap Kalimantan sebagai objek Ibukota Baru Indonesia, namun harus adanya representasi. (Mrz/red)
