Danum.id, Palangka Raya – Kalangan wakil rakyat di DPRD Kalteng merespons suara di masyarakat terkait pemilu 2019 yang dilakukan serentak antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Mereka mendukung penyederhanaan Pemilu untuk periode mendatang.
Tanggapan serius dari kalangan legislatif salah satunya disampaikan Ketua DPRD Kalteng Reinhard Atu Narang. Menurutnya, harus diakui pelaksanaan Pemilu 2019 masih cukup rumit.
“Memang diakui baik dari publik maupun kita di lembaga DPRD, pemilu tahun ini adalah yang paling rumit. Sepatutnya pihak penyelenggara tingkat pusat memikirkan terobosan baru, supaya disederhanakan lagi sistemnya,” ujar Atu usai rapat kerja, Selasa (23/4/2019).
Pelaksanaan Pilpres dan Pileg 17 April 2019 lalu, kata politisi senior PDIP Kalteng ini, menjadi salah satu pesta demokrasi yang cukup banyak mendapat sorotan dari berbagai unsur.
Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah sangat maksimal, tetap saja perlu adanya sejumlah pembenahan terutama aplikasi pelaksanaan di lapangan.
Terkait adanya penyederhanaan pola pelaksanaan pemilu ke depan, ia sepakat ada tindaklanjut evaluasi tersebut. Yaitu agar konsep penyelenggaraan pemilu ke depan bisa diubah menjadi sistem yang mudah diaplikasikan dan tidak memberatkan.
Keinginan penyederhanaan itu sendiri cukup beralasan mengingat banyak kendala pada sistem pencoblosan. Belum lagi tentang lamanya waktu penghitungan suara.
“Pemilu kali ini juga menjadi pemilu yang cukup banyak memakan korban meninggal dunia, diduga akibat kelelahan,” ucapnya.
Ia mengusulkan, gubernur atau presiden dipilih rakyat langsung. Tetapi untuk unsur dibawahnya dilangsungkan oleh DPRD atau pihak yang berkompeten masing-masing daerah.
Di lain pihak, legislator dari Fraksi Nasdem, Agus Susilasani juga mengakui pelaksanaan pemilu 2019 cukup rumit dilaksanakan. Banyaknya kertas suara yangharus dicoblos pemilih, cukup membingungkan masyarakat khususnya yang berpendidikan kurang.
“Misalnya saja seperti masyarakat yang memiliki pendidikan rendah, akan kesulitan memahami banyaknya item pada lima kertas suara yang disediakan itu,” tukasnya.
“Apalagi DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, DPR RI kan tidak ada gambar. Mungkin ini tidak menjadi masalah bagi mereka yang berpendidikan menengah ke atas. Namun terkendala bagi yang berpendidikan rendah, karena sulit mengidentifikasi calon yang akan mereka pilih,” tambahnya.
Wakil rakyat dari Dapil IV yang meliputi Kabupaten Barsel, Barut, Bartim, dan Murung Raya tersebut mengatakan begiturepotnya perhitungan oleh KPPS pasca pemungutan di tiap TPS.
“Untuk penghitungan suara saja, pihak KPPS mesti menghabiskan waktu hingga dini hari. Maka kedepan harus ada penyederhanaan sistem yang mampu meringkas kinerja jajaran KPPS atau memudahkan masyarakat dalam memberikan pilihan,” pungkas dia. (Mrz/red)
