Danum.id, Palangka Raya – Berkurangnya anggaran bantuan sosial dari pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) kepada panti jompo untuk tahun 2020, disayangkan Legislator DPRD Kalteng, Andina Theresia Narang.
Ini karena nominal yang disediakan mengalami pengurangan yang signifikan. Sebelumnya bansos untuk setiap orang yang berada di panti jompo dan untuk anak terlantar dianggarkan Rp 1,7 juta pertahun, kini berkurang menjadi Rp 1 juta pertahun.
“Anggaran Rp1 juta per tahun per orang itu digunakan untuk biaya makan dan alas kasur. Jumlah itu jelas jelas tidak sesuai dengan biaya sehari-hari, yang memerlukan pendanaan lebih bagi satu individu,” tambahnya. Jumat, (22/11/2019)
Anggota Komisi III DPRD Kalteng itu menyebut Pemprov harus melakukan rasionalisasi anggaran karena membiayai pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2019. Hanya saja rasionalisasi tersebut diharapkan tidak banyak berdampak ke anggaran bansos.
Dari hasil rapat Komisi III dengan Dinas Sosial Kalteng, diketahui anggaran Perangkat Daerah tersebut pada 2020 berkisar Rp 15 miliar, berkurang drastis dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 29 miliar.
“Berkurangnya anggaran Dinsos Kalteng itu membuat anggaran bansos mengalami pengurangan. Padahal Dinsos Kalteng harus memberikan santunan kepada 80 orang Lanjut Usia (Lansia),” beber dia.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas itu juga berharap, kedepan pemerintah bisa fokus dalam menindaklanjuti berbagai persoalan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.
“Semua warga negara, apapun kondisinya berhak mendapatkan hak yang sama, yaitu hak untuk hidup layak seperti lainnya. Kita harapkan persoalan ini, bisa menjadi perhatian pemerintah kedepan,” lanjutnya. (Ant/Rmt)
