Danum.id, Palangka Raya – Rapat paripurna di Gedung DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan agenda jawaban Gubernur Kalteng atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD Kalteng tentang LPJ Pelaksanaan APBD 2018, akhirnya ditunda.
Penundaan ini diputuskan Wakil Ketua DPRD Kalteng, Abdul Razak yang memimpin rapat paripurna. Keputusan ini ia ambil setelah sebelumnya berkoordinasi lebih dulu dengan tujuh fraksi secara internal.
Hasilnya sebagian besar fraksi pendukung sepakat, agar rapat tersebut ditunda karena agenda penyampaian ‘Jawaban Gubernur’ mengharuskan adanya kehadiran gubernur.
“Sebagian besar dari fraksi pendukung menginginkan agar rapat dengan agenda jawaban gubernur ini, jangan sampai diwakilkan. Ini saya rasa tidak ada masalah kalau itu kesepakatannya,” kata Abdul Razak usai menutup rapat, Senin (24/6/2019).
Rapat paripurna menurut rencana, sedianya dimulai pukul 09.00 WIB. Diputuskan penundaan, karena pembacaan Jawaban Gubernur hanya diwakilkan ke Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri.
Sementara ketujuh fraksi di DPRD Kalteng menginginkan pihak eksekutif supaya menghormati agenda itu maka wajib dihadiri serta dibacakan langsung oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.
Mereka mendesak kewajiban hadir gubernur pada rapat paripurna, itu karena menyangkut pengambilan keputusan/kebijakan ataupun penandatanganan. Hal tersebut juga berdasarkan Tata Tertib (Tatib) DPRD yang selama ini disusundan dipedomani.
Razak mengungkapkan, jelang usainya masa jabatan DPRD Kalteng periode 2014-2019 yang tersisa dua bulan kedepan, mereka sangat intensif menuntaskan sejumlah agenda penting. Salah satunya paripurna dengan agenda jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi pendukung DPRD Kalteng tentang LPJ Pelaksanaan APBD 2018 ini.
Apalagi sesuai dengan jadwal yang ada, pelantikan para wakil rakyat baru segera dilakukan pada 28 Agustus 2019 mendatang. Terkait itu Razak menuturkan paripurna terkait jawaban gubernur ini, akan kembali dijadwalkan secara khusus karena masih ada waktu. (Afn/ant)
