Polisi Gagalkan Penyelundupan 2.609 Kepiting Ke Malaysia 

0

Danum.id, Pontianak – Direktorat Polisi Perairan Polda Kalimantan Barat (Kalbar) menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 2.609 ekor kepiting sedang bertelur ke Sarawak, Malaysia.

Upaya penggagalan penyelundupan kepiting bertelur tersebut, berlangsung di jalur ‘tikus’ atau jalan ilegal di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalbar.

Dalam kasus tersebut, diamankan tiga tersangka, yakni berinisial Li (pemilik kepiting), Ni (pekerja), dan Hen (pekerja) yang kini sedang menjalani pemeriksaan di Markas Polair Polda Kalbar.

Berdasarkan penghitungan kerugian oleh Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Ikan Pontianak, dari satu ekor kepiting betina bertelur dapat menghasilkan jutaan telur kepiting sehingga dengan 2.609 ekor atau senilai Rp182 juta kalau dijual di Malaysia.

“Kita berhasil menyelamatkan potensi Rp 3,9 miliar calon kepiting baru,” ungkap Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono, Rabu (15/11/2018).

Terungkapnya upaya penyelundupan sebanyak 16 keranjang yang berisi kepiting telur tersebut terjadi Selasa (13/11/2018) sekitar pukul 00.30 WIB. Kepiting-kepiting itu dimuat di mobil bak terbuka KB 1937 WK oleh ketiga tersangka.

“TKP di Jalan Raya Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang oleh Tim Unit Tindak II Subdit Gakkum Polair Polda Kalbar,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Kalbar mengimbau masyarakat cepat melaporkan apabila melihat ada aktivitas mencurigakan atau pun ilegal, agar bisa secepatnya diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menambahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sejak 27 Desember 2016 memberlakukan pelarangan pengiriman atau penangkapan atau pengeluaran kepiting bertelur berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan No.: 56/PERMEN/KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut dia, dikeluarkan larangan tersebut erat kaitannya dengan menjaga habitat kepiting bakau betina atau petelur yang apabila tidak dilakukan pembatasan atau pengendalian dalam penangkapan atau pengiriman, maka dapat dipastikan habitat kepiting bakau di wilayah perairan Indonesia akan terjadi kepunahan.

Menurut data dan penelitian Kementerian Kelautan dan Perikanan satu ekor kepiting bakau jenis betina bertelur memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi karena harga di pasaran bisa 100 persen lebih tinggi dari harga kepiting biasa.

Dia menegaskan, Polri selaku aparatur negara penegak hukum memiliki kewajiban dan kewenangan berdasarkan UU untuk turut serta dalam upaya pengendalian dan pengawasan penangkapan atau pengiriman kepiting betina tersebut, agar tidak punah. (ant/rmt)