Danum.id, Palangka Raya – Selain advokat dan pemerhati hukum, salah satu pengamat atau pemerhati kebijakan dan pelayanan publik juga turut memberi komentar mekanisme assessment pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) khususnya seleksi terbuka (Selter) Sekda Kalteng.
Menurut Thoeseng TT Asang, dalam hal seleksi pejabat tentunya ada persyaratan umum dan khusus. Ketika calon peserta mengikuti persyaratan, otomatis mereka berhak untuk mengikuti assessment dan tahap selanjutnya. Tidak dibenarkan jika ada suara-suara di luar koridor peraturan yang berupaya mendiskreditkan calon-calon peserta seleksi jabatan tanpa ada dasar yang jelas.
Jika dipaksakan (menggunakan narasi yang salah dan tak berdasar), ujar dia, justru bisa berpotensi digugat balik oleh siapapun yang merasa dirugikan, apalagi menimbulkan kegaduhan publik. Sehingga ia pun meminta publik berhati-hati dan tidak tendensius dalam mengomentari sesuatu hal.
“Saya sebagai pemerhati kebijakan publik dan layanan publik ingin mengulas mekanisme assessment dan seleksi pejabat itu. Seraya mengimbau agar semua pihak berhati-hati dan bijak dalam memberi komentar, hargai dan pahami hak orang (yang dikomentari) juga,” ucap Thoeseng, Rabu (16/2/2022).
“Masyarakat ataupun tokoh silahkan berasumsi dan membuat tafsiran, tetapi juga jangan lupa bahwa harus taat asas, mengikuti perkembangan aturan yg ada. Ketika ada calon pejabat yang sudah berhasil lolos dan tidak melanggar aturan, maka ya junjung tinggi hasil itu, hormati hak-haknya. Kalau dalam masyarakat adat Dayak itu ya disebut Belom Bahadat,” lanjutnya.
Dengan bersikap demikian, sambung Ketua Indonesia Hebat Bersatu (IHB) Kalteng ini, telah berarti menghormati hak orang, menghormati keinginan orang untuk maju, dalam kerangka membangun Bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah.
“Jangan memaksakan diri untuk melakukan tindakan yang menggiring berbau fitnah. Kalau yang merasa dihina dan difitnah itu tidak salah, mungkin ke depan bisa lakukan tindakan melaporkan ke ranah adat maupun ke ranah hukum positif yang menjadi haknya. Meskipun saya sarankan ke adat saja,” kata dia.
Thoseng mencontohkan, saat proses seleksi terbuka Sekda Kalteng. Ia mengimbau publik menghormati dan mempercayakan tim panitia seleksi (Pansel) bekerja dengan maksimal. Sebab Pansel pasti meneliti dan verifikasi terhadap semua persyaratan para peserta. Jika tidak lolos sejak administrasi, tidak mungkin calon diloloskan sampai tahap berikutnya.
“Nah apabila tidak lolos, maka pihak Pansel pasti akan gugurkan sejak dari penilaian administrasi dulu. Contoh ada yang melaporkan bahwa calon seleksi Sekda Provinsi bermasalah, pasti mereka tidak berhenti disitu, pasti Pansel akan telusuri berkas dan kordinasi beberapa pihak dulu sebelum meloloskan atau tidaknya hak seseorang. Suatu hal yang konyol, ada peserta lolos lalu digonjang-ganjingkan terkait kasus yg tidak ada kaitannya dengan persyaratan Selter,” tandasnya.
Ia meminta agar semua pejabat yang mengikuti proses seleksi terbuka pejabat untuk menggunakan cara elegan dan bersaing menunjukkan prestasi kinerja dan fokus menyampaikan gagasan dalam program kerja yang akan dilaksanakan jika nanti terpilih.
“Ayo masyarakat Kalteng, kita junjung tinggi falsafah kita Belum Bahadat, junjung tinggi sportifitas dalam hal apapun,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PWNU Kalteng, M. Roziqin juga menyikapi Agar Selter pejabat dimaknai sebagai ajang untuk saling adu kepiawaian dalam hal prestasi manajerial. Bukan saling adu jegal yang berarti tidak mengedepankan sportifitas, serta penilaian leadership yang harus dikedepankan, bukan akrobat diluar subtansi yang malah jauh dari nilai fairness. (red)
