Danum.id, Palangka Raya – Anggota Komisi C DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Ellisae Lambung mendukung apabila ada payung hukum untuk mendukung kebijakan guru.
Menurutnya, dunia pendidikan sangat penting dalam memajukan SDM di Kalteng. Namun sayangnya, saat ini tidak sedikit program pendidikan terhalang karena kebijakan masalah iuran sekolah yang ternyata bisa menjadi temuan atau pungli.
“Terkait itu, kami menilai perlu adanya payung hukum untuk melindungi kebijakan guru pengajar di daerah agar pendidikan kita semakin bermutu dan tidak terjebank pungli,” katanya, Sabtu (6/4/2019).
Ia menjelaskan, iuran sekolah yang bertujuan positif seharusnya mendapat dukungan selama transparan dan tidak bersifat memaksa apalagi beraroma pungutan tidak berdasar. Dengan demikian perlu terobosan hukum.
“Harapannya kedepan bisa ada regulasi semacam Perda atau lainnya agar kebijakan dari sekolah dianggap bukan pungli,” lanjutnya.
Ia menilai, terkadang Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) tidak saling sinkron dalam menyikapi adanya iuran sekolah. Maka dari itu, menurutnya wajar apabila ada regulasi daerah yang menyelesaikan permasalahan iuran pendidikan. (Rmt/red)
