Danum.id, Palangka Raya – Perlindungan perempuan dan anak dikaitkan dengan era revolusi industri 4.0 dan sinergitas antar instansi pemerintah se-Provinsi dan lembaga non pemerintah menjadi fokus target Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng).
Untuk tujuan tersebut, Pemprov Kalteng menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB).
Kegiatan dikemas dua hari sejak kemarin dan berakhir malam ini, Kamis (1/8/2019). Ada 34 pihak diundang, baik dari pemerintah, juga ormas keagamaan, lembaga perlindungan anak, juga kaukus perempuan.
Kepala Dinas P3APPKB Kalteng, Rian Tangkudung menyebut, sinergitas antar dinas pemberdayaan perempuan dan anak se-Kalteng dan antar lembaga mutlak diperlukan karena tantangan pemberdayaan dan perlindungan sangat komperehensif.
“Sesuai tema, tujuan Rakor antara lain untuk terwujudnya komitmen perlindungan perempuan di era Revolusi Industri 4.0, tersedianya data DP3APPKB, dan sinergitas Dinas P3APPKB Provinsi dengan Dinas Kabupaten/kota,” terang Tangkudung.
Rian menyinggung terkait pencapaian kabupaten layak anak (KLA) di Kalteng, dimana Kabupaten Lamandau menjadi KLA pertama di Kalteng, disusul Kabupaten Katingan. Ia pun mengapresiasi capaian prestasi ini.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Fakhrizal Fitri mengatakan pentingnya rakor adalah terbangunnya sinergitas antar lembaga pemerintah dari Pusat hingga ke daerah, lembaga pendidikan dan keagamaan serta lainnya karena perlindungan perempuan dan anak harus multi pihak.
“Tergambar dari keterwakilan perempuan capai 34%, sudah lebih dari 30%. Saya harap banyak sumbangsih utk pemberdayaan perempuan,” terang Fakhrizal.
“Kesetaraan gender di Kalteng sudah bagus. Di pemerintahan, pejabat eselon III dan IV Pemprov Kalteng sudah berimbang antara laki-laki dan perempuan. Yang level eselon II sudah lebih dari 30%,” imbuhnya.
Rakorda bertema mempercepat terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia ini menghadirkan pembicara Kepala Biro perencanaan dan data Kementerian PPPA dan Kepala Biro perencanaan BKKBN Pusat.
Beberapa indikator kesejahteraan yang dibahas, berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Pemberdayaan Gender (IGD) dan capaian Kalteng dibandingkan rerata nasional. (Mrz/red)
