Bantuan Alsintan dari Pusat Diadukan Sangat Mubazir

0

Danum.id, Palangka Raya – Bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) dari pemerintah pusat untuk sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah (Kalteng) disebut-sebut mubazir.

Adalah Komisi B DPRD Kalteng, yang mendapatkan keluhan dari masyarakat Kabupaten Barito Selatan (Barsel) dan Barito Timur (Bartim) bahwa bantuan Alsintan yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat mubazir dan tidak bisa digunakan.

“Sebabnya, bantuan Alsintan yang diberikan kepada para petani di dua kabupaten itu sekarang ini mangkrak dan tidak bisa digunakan,” terang Anggota Komisi B, Syahrudin Durasid, saat dibincangi di gedung dewan, Senin (11/2/2019).

Temuan ini didapatkan dari kunjungan kerja Komisi B ke Bartim dan Barsel beberapa hari sebelumnya. Masyarakat setempat mengeluh dan mengadukan ke rombongan Komisi B.

“Jadi kami kemaren Kunker ke Bartim dan Barsel dan saat kunjungan itu lah masyarakat mengeluhkan masalah itu kepada kita,” beber politisi PAN ini.

Buatan Cina

Dari kegiatan kunker anggota dewan itu pula, akhirnya diketahui kenapa petani tidak begitu paham teknis Alsintan dan kemudian mengeluh.  Keluhan pertama karena alat tidak sesuai jenis kontur tanah. Hal kedua, rupanya alsintan yang didatangkan adalah produk dari cina.

“Dalam kunjungan tersebut para petani setempat tidak bisa menggunakan alat pertanian buatan cina tersebut karena tidak sesuai dengan kondisi tanah petani setempat,” sambung Syahrudin.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) II, meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Seruyan ini juga menegaskan dua masalah terkait bantuan Alsintan yang tidak cocok untuk petani setempat itu bukan kesalahan Pemerintah Provinsi (Pemprov).

“Ini bukan salah dari Pemprov Kalteng, karena ini kan bantuan dari pusat dan alat tersebut tidak bisa digunakan di lahan gambut,” ucapnya.

Terkait kunker, Syahrudin mengatakan kunjungan itu juga sekaligus digunakan untuk mensosialisasikan berbagai produk hukum daerah yang selama ini telah dihasilkan oleh Pemprov persetujuan bersama DPRD Kalteng.

Tujuan sosialisasi itu kata dia, agar masyarakat mengetahui berbagai produk hukum yang telah dihasilkan. Terpenting agar pemerintah kabupaten/kota bisa membuat turunan produk hukum daerah tersebut di tingkat bawah. (Mrz/red)