Danum.id, Palangka Raya – Pemindahan Ibukota menjadi kebijakan pemerintah pusat. Namun, DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) memiliki tanggapan terhadap isu-isu mengenai pemindahan tersebut.
Anggota DPRD Kalteng, Yustina Ismiati mengingatkan agar pemerintah memperhatikan infrastruktur penunjang jika memang menjadikan Kalteng sebagai lokasi Ibu Kota Pemerintahan Republik Indonesia.
Sebab kabarnya, kata Yustina, lahan seluas 300-500 ribu hektar yang disediakan pemerintah provinsi untuk menjadi lokasi Ibu Kota Negara jauh dari perkotaan dan masih belum didukung infrastuktur penunjang.
“Infrastruktur penunjang itu, dari dan menuju lokasi lahan, disediakan pemprov. Jadi, saya memperkirakan pembangunan infrastruktur penunjang tersebut akan menjadi beban bagi pusat maupun provinsi Kalteng,” ucapnya, Selasa (23/7/2019).
Anggota Komisi D DPRD Kalteng tersebut, meminta eksekutif jangan hanya berpikir menyediakan lahan saja akan tetap juga kemampuan anggaran dalam membangun infrastuktur penunjang.
Sebab, sekalipun Ibu Kota Pemerintahan Indonesia pindah ke Kalteng, tetap tidak menghilangkan kewajiban Pemprov membangun infrastruktur.
Lahan yang menjadi lokasi Ibu Kota Pemerintahan RI itu rencananya berada di wilayah Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas dan Katingan. Kondisi infrastruktur di tiga wilayah itu sampai sekarang belum sepenuhnya baik dan diaspal.
“Jangan sampai Ibu Kota Negara Indonesia ada di sekitar tiga daerah itu, tapi kondisi infrastrukturnya masih sangat tertinggal. Berbeda jauh dengan lokasi Ibu Kota Negara Indonesia. Pemerintah harus memikirkan sampai ke situ,” kata Yustina.
Meski begitu, ia ,mengaku mendukung penuh provinsi ini menjadi lokasi Ibu Kota Pemerintahan Indonesia. Apalagi provinsi ini disebut-sebut memenuhi semua aspek apabila dijadikan Ibu Kota yang baru.
Berbagai keuntungan pun tentunya akan diterima Kalteng ketika Ibu Kota Pemerintahan Indonesia di pindah ke Bumi Tambun Bungai.Salah satunya pemerintah pusat akan turut membantu menyediakan anggaran untuk pembangunan di Provinsi Kalteng.
“Tapi sekali lagi, infrastruktur pendukung di daerah sekitar lokasi calon Ibu Kota harus diperhatikan. Kalau memungkinkan sejak Presiden Joko Widodo benar-benar mengumumkannya, sudah dilakukan pembenahan,” imbuh dia. (Ant/Rmt)
