Danum.id, Palangka Raya – Tiga daerah mengalami serapan belanja APBD 2019 yang terendah di Kalimantan Tengah (Kalteng). Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri yang mengatakan hal tersebut saat melakukan evaluasi serapan anggaran semua pemerintah kabupaten/kota.
Fahrizal mengatakan, ada tiga daerah yang capaian belanjanya rendah setelah melakukan rekapitulasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran provinsi dan kabupaten/kota per 31 Desember 2019.
Untuk daerah dengan belanja APBD terendah, meliputi Palangka Raya dengan realisasi keuangan 88,31 persen dan fisik 89,94 persen.Kemudian Barito Timur (Bartim) realisasi keuangan 88,02 persen dan fisik 92,27 persen, serta Barito Utara (Barut) realisasi keuangan 86,08 persen dan fisik 95,68 persen.
“Dari rekap tersebut, ada sejumlah perangkat daerah maupun kabupaten/kota yang menjadi sorotan, baik yang capaiannya tertinggi maupun terendah,” katanya di Palangka Raya, Kamis (16/1/2019).
Sementara pemerintah kabupaten/kota dengan serapan belanja APBD tertinggi dicapai oleh Gunung Mas dengan realisasi keuangan 94,28 persen dan fisik 97,88 persen, disusul Pulang Pisau realisasi keuangan 94,18 persen dan fisik 99,16 persen, serta Murung Raya realisasi keuangan 93,84 persen dan fisik 94,83 persen.
“Adapun realisasi keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng sebesar Rp16,42 triliun dari total pagu anggaran Rp18,08 triliun atau sebesar 90,84 persen dan fisiknya mencapai 94,24 persen,” bebernya, saat rapat tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran tersebut.
Sedangkan untuk lingkungan Pemprov Kalteng, Fahrizal menyebut organisasi Perangkat Daerah dengan belanja APBD tertinggi adalah Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dengan realisasi keuangan 99,86 persen dan fisik 100 persen.
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan realisasi keuangan 97,69 persen dan fisik 98,93 persen, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang realisasi keuangan 97,53 persen dan fisik 98,33 persen.
Perangkat daerah dengan belanja APBD terendah, meliputi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) dengan realisasi keuangan 82,72 persen dan fisik 83,31 persen.
Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei realisasi keuangan 79,95 persen dan fisik 94,54 persen, serta Dinas Kehutanan dengan realisasi keuangan 79,13 persen dan fisik 80,82 persen.
“Untuk persentase capaian realisasi keuangan Pemprov Kalteng adalah mencapai Rp 5,09 triliun dari pagu anggaran Rp 5,65 triliun atau sebesar 90,12 persen dan fisiknya 96,48 persen,” jelas Fahrizal.
Ia menjelaskan lebih lanjut, realisasi belanja APBD oleh pemprov dan pemkab/pemkot masih di bawah target pada Desember 2019, yakni realisasi keuangan 98 persen dan fisik 100 persen.
Ada sejumlah kendala dan permasalahan dalam penyerapan anggaran tahun 2019, meliputi pemadaman karhutla dan pengadaan alat pemadam kebakaran pada Dinas Kehutanan.
“DAK pekerjaan konstruksi yang tak bisa terlaksana karena waktu yang tidak memungkinkan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan lainnya,” ujarnya. (Ant/Mrz)
