Danum.id, Palangka Raya – Sejumlah peternak ayam di Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat meminta pemerintah daerah agar menetapkan standar harga tertinggi ayam hidup dan mengendalikan peternak ayam dari wilayah lain.
Harapan itu mereka sampaikan kepada Jubair Arifin, Anggota DPRD Kalteng ketika melakukan reses perseorangan untuk menyerap aspirasi warga. Menurut para peternak itu, sebut Arifin, ketidakstabilan harga ayam di pasaran diduga kuat karena banyak ayam dari luar daerah yang dijual masuk wilayah Kalteng.
“Mereka meminta pemerintah daerah untuk mengendalikan peternak ayam dari luar Kalteng, sekaligus dapat menetapkan harga terendah ayam hidup di Kalteng. Permintaan mereka itu untuk menjaga stabilitas harga ayam di tingkat peternak,” jelasnya, Senin (1/4/2019).
Anggota DPRD Kalteng asal daerah pemilihan III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara ini juga mendapat keluhan lain dari warga antara lain masalah pemukiman dan lahan mereka yang ternyata baru diketahui masuk status kawasan hutan.
Dengan status hutan, maka muncul kekhawatiran mereka terkait keberlangsungan pemukiman yang telah lama dihuni. Akhirnya, warga meminta agar pemerintah dapat mengubah kawasan hutan di pemukiman penduduk, menjadi kawasan non-hutan.
“Masyarakat meminta pemerintah provinsi bisa mengusulkan status kawasan hutan di pemukiman penduduk menjadi kawasan non-hutan (APL). Permintaan itu agar masyarakat kemudian bisa mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL),” beber Jubair.
Selama melakukan reses perorangan, usulan lain yang diinventarisir Anggota Komisi A DPRD Kalteng itu juga menerima aspirasi masyarakat yang memohon agar pemasangan jaringan listrik dilanjutkan di wilayah Kumai, terutama di lingkungan pendidikan seperti pondok pesantren dan SMP Negeri 5 Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat. (Zdn/ANT)
