Danum.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa rancangan undang-undang (RUU) ibu kota baru sudah selesai dan segera diserahkan ke DPR.
Presiden berharap RUU ibu kota baru dapat diterima oleh DPR. Lokasi calon ibu kota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
“Draf undang-undang ibu kota sudah rampung, minggu depan Insya Allah kita akan sampaikan ke DPR,” kata Presiden Jokowi dalam acara diskusi dengan wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (17/1/2020).
ia menjelaskan, kontur lokasi memang berbukit-bukit karena merupakan bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare dengan kawasan inti seluas 56 ribu hektare.
“Kita ingin membangun sebuah kepercayaan, ingin membangun sebuah trust karena nanti di ibu kota baru ini ada klaster-klaster yang ingin kita bangun,”ujarnya.
Jokowi menjelaskan, ada klaster pemerintahan yang 100 persen akan dibangun dari APBN, klaster kesehatan ada rumah sakitnya, klaster pendidikan ada SD, SMP, SMA sampai universitas yang diharapkan bertaraf dunia semua.
Selanjutnya klaster inovasi dimana talenta-talenta muda akan berkumpul dan melakukan riset dan inovasi-inovasi untuk kemajuan negara, klaster hiburan dan terakhir klaster financial center.
“Selain itu kendaraan yang ingin kita pakai di sana transportasi massalnya electric vehichle, auotonomous transport. Kendaraan pribadi juga electric vehicle dan autonomous,” tambah Presiden.
Ia juga mengungkapkan alasannya meminta tiga tokoh internasional yaitu Putra Mahkota Abu Dhabi Syeh Mohammed Zayed bin Al Nahyan, CEO Softbank Masayoshi Son dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai Dewan Pengarah pemindahan ibu kota baru.
“Kenapa kita menaruh dewan pengarah itu beliau ada Syeh Mohammed Zayed bin Al Nahyan, kedua Masayoshi Son dari Softbank dan ketiga bapak Tony Blair mantan perdana menteri Inggris karena kita ingin membangun suatu kepercayaan,” tandasnya.
Sehingga berangkat dari kepercayaan yang terbangun, lanjut Jokowi, akan ada KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), PPP (public private partnership), dan kerja sama lain yang akan segera diselesaikan. Presiden Jokowi meyakini ketiganya memiliki reputasi yang baik juga di mata dunia internasional.
“Saya lihat beliau-beliau ini adalah person-person yang punya reputasi baik di dunia internasional dan nantinya kitalah yang akan menyelesaikan operasional persoalan-persoalan yang ada di lapangan,” tambahnya. (Ant/Fhr/red)
