Danum.id, Palangka Raya – Lembaga Adat di Bumi Tambun Bungai diingatkan untuk fokus pada tugas dan fungsinya sebagai pemelihara budaya dan adat istiadat, serta mengangkat harkat martabat dan kesejahteraan masyarakat adat, khususnya suku Dayak.
Sebagai lembaga yang mengayomi kepentingan masyarakat adat, lembaga adat diingatkan agar jangan sampai ditunggangi oleh kepentingan politik pihak tertentu.
Legislator DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Syahrudin Durasid menegaskan, dirinya keberatan dengan sikap lembaga adat yang menyatakan dukungan kepada salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkontestasi pada Pemilu mendatang.
Pasalnya, adanya kepentingan politik semacam ini di dalam Lembaga adat, dinilai dapat berpotensi menimbulkan perpecahan.
“Sebagai sesama orang Dayak sekaligus bagian dari partai politik (Parpol) dan bagian dari lembaga yang mendukung pemerintahan, terus terang saja saya keberatan dengan deklarasi dukungan dari lembaga adat yang menyatakan mendukung salah satu calon Presiden saja. Karena orang Dayak tidak keseluruhan mendukung salah satu calon, tetapi ada juga mendukung calon lain. Jadi hal ini bukannya mempersatukan orang Dayak tetapi malah menimbulkan perpecahan,” kata Syahrudin, Senin (11/3/2019).
Sebagai lembaga yang mengayomi kepentingan masyarakat adat khususnya suku Dayak, menurut Syahrudin, sudah seharusnya lembaga adat bisa bersikap netral. Bahkan, jika Lembaga adat tidak mampu bersikap netral, ia menilai lebih baik dibubarkan saja.
“Apabila berbicara politik atas nama pribadi ya tidak masalah, tapi jangan bawa-bawa lembaga, apalagi lembaga tersebut merupakan lembaga Adat yang tupoksinya mengurus masalah budaya dan adat istiadat suku Dayak. Yang perlu diingat adalah masyarakat adat Dayak tidak semuanya mendukung satu calon Presiden saja, kalau memang lembaga adat sudah ditunggangi unsur politik dan tidak bisa bersikap netral, lebih baik bubarkan saja,” pungkas Anggota Komisi B, yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) ini.
Bagi politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, tidaklah menjadi masalah apabila lembaga adat mengerti urusan politik, namun menjadi masalah apabila lembaga adat ikut-ikutan berpolitik. Pasalnya, orang Dayak juga berada dalam partai politik yang berbeda-beda dan memiliki dukungan yang berbeda-beda.
“Kita jangan hanya bisa bicara retorika, karena yang namanya lembaga adat tugasnya adalah mengurusi masalah adat, bukan ikut-ikutan Politik. Kalau seperti ini jelas arahnya ke unsur sara dan berpotensi untuk memecah belah bagian dalam tubuh suku Dayak. Bagimana dengan perasaan orang-orang Dayak yang berada didalam kubu partai yang berbeda, seharusnya lembaga adat mengerti akan hal ini,” tegasnya. (Nrs/red)
