Danum.id, Palangka Raya – Pemerintah Daerah harus semakin profesional dalam pelayanan dan semakin baik mengelola aset agar semakin banyak menghasilkan penerimaan daerah. Terkait hal ini, Pemerintah Kabupaten Gianyar, patut ditiru.
Hal ini menjadi oleh-oleh kesimpulan dari apa yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), yang telah melakukan kunjungan kerja sekaligus kaji banding ke salah satu kabupaten di Provinsi Bali itu.
Kunjungan kerja ini untuk melihat sejauh mana pengelolaan sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) dan perusahaan daerah air minum (PDAM) di wilayah setempat.
Kaji banding ini dilakukan karena mendapat informasi bahwa di daerah Gianyar Samsat dan PDAM dikelola dengan baik serta telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
“Informasi itu benar dan layak untuk ditiru pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalteng. Nanti akan kami sampaikan hasil kaji banding itu ke Pemprov Kalteng agar dapat dicontoh,” kata Ketua Komisi A DPRD Kalteng Freddy Ering, Kamis (8/8/2019).
Komisi A yang membidangi pemerintahan, hukum, politik dan keuangan tersebut, memerlukan banyak pembanding agar dapat memberikan masukan kepada eksekutif atau pemprov. Apalagi salah satu bidang yang diemban berkaitan langsung dengan PAD, khususnya melalui Samsat dan perusahaan daerah.
PAD dari sektor samsat sangat perlu mendapatkan perhatian dan harus lebih ditingkatkan oleh pemprov. Sekalipun pemprov telah melakukan berbagai upaya perbaikan, tetap harus lebih ditingkatkan, khususnya dalam hal pelayanan terhadap masyarakat yang ingin mengurus dan membayar pajak kendaraan bermotor.
“Samsat di Kabupaten Gianyar ini sangat baik. Pelayanannya pun sangat transparan. Tahapan demi tahapan dalam mengurus dan membayar pajak dibuat berdampingan di satu meja, dan tidak ada sekat-sekat. Etos kerja para staf Samsat pun sangat tinggi. Ini harus di terapkan di Kalteng,” beber dia.
Sedangkan mengenai PDAM di Kabupaten Gianyar, Komisi A DPRD Kalteng merasa terkejut ketika mendengarkan penjelasan dari pemerintah setempat. Sebab, PDAM di wilayah itu sudah tidak lagi disubsidi oleh pemerintah dan bahkan memberikan sumbangan kepada PAD sekalipun jumlahnya kecil.
Tidak mudah mengelola PDAM menjadi mandiri dan memberikan kontribusi terhadap PAD. Namun, Pemkab Gianyar mampu melakukannya dan perlu menjadi contoh bagi kabupaten/kota se-Kalteng.
“Perusda milik Pemprov Kalteng sampai sekarang masih ada yang belum mandiri dan terus disubsidi. Jadi, memang perlu disampaikan hasil kaji banding ke PDAM Gianyar, agar menjadi motivasi bagi perusda di Kalteng,” lanjutnya. (Ant/Rmt)