Danum.id, Palangka Raya – Wakil rakyat di gedung DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta dinas terkait untuk meningkatkan peralatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tingkat Kecamatan.
Pasalnya, selama ini pihak Kecamatan merasa belum diberi peran maksimal dalam menangani Karhutla karena keterbatasan peralatan maupun penganggaran operasional yang cukup.
“Kita setuju dan meminta agar ditingkatkan. Permintaan peningkatan peralatan dan penganggaran penanganan Karhutla ini diantaranya disampaikan sejumlah Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas kepada tim reses DPRD Kalteng,” ungkap Anggota DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, Jumat (4/1/2019).
Lanjut Freddy, mereka meminta agar diberi peran yang maksimal dalam menangani bencana Karhutla. Dari hasil reses, hampir semua Kecamatan itu mengeluh karena kebijakan dalam rangka penganggaran dan penanggulanan kebakaran hutan dan lahan harusnya mereka diberi peran yang lebih maksimal.
Ia juga menyebutkan, pihak Kecamatan juga membutuhkan dukungan baik sarana prasarana dan tambahan anggaran. Karena selama ini untuk sarana pompa dan sebagainya ternyata segelintir Kecamatan saja yang punya alat yang bisa menjangkau.
“Atau hanya ada di Kabupaten yaitu di badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), tidaks emua kecamatan ada,” terangnya.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, daerah Kapuas dan Pulang Pisau merupakan dua daerah yang juga rawan terjadi Karhutla, karena itulah apa yang menjadi aspirasi pihak pemerintah kecamatan ini dinilainya wajar dalam rangka melakukan pencegahan maupun pemadaman.
Selama ini kegiatan cenderung berasal dari pemerintah provinsi atau kabupaten, sementara banyak persoalan justru memerlukan teknis dari kecamatan. Masalahnya dukungan operasional justru tidak banyak di kecamatan.
Terlebih dalam kondisi yang sudah memasuki musim kering atau mulai berasap. Daripada dibentuk tim di Provinsi, menurutnya akan lebih jika memberdayakan mereka di kecamatan khususnya alat, mereka perlu dibantu alat yang lebih canggih dan daya jangkaunya lebih bagus. Sehingga mereka bisa menangani lebih maksimal.
“Kalau optimasitingkat provinsi dan kabupaten, itukan tidak efektif karena yang tahu kondisi lapangan kan mereka disana, seperti Dadahup, Pangkoh, Maliku, Pulang Pisau maupun Kahayan Hilir. Saya kira betul juga kalau mereka yang kita maksimalkan, jangan hanya sekedar alat, perlu juga operasional dan anggaran yang memadai, makanya pihak Pemprov maupun kabupaten perlu memikirkan perencanaan untuk member peran yang lebih besar kepada pemerintah Kecamatan,” imbaunya. (Mrz/red)
