Danum.id, Palangka Raya – Alih fungsi lahan pertanian menjadi penggunaan lain disinyalir pemicu makin berkurangnya lahan pertanian produktif. Salah satunya adalah derasnya investasi bidang perkebunan.
DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menaruh perhatian besar atas kasus ini. Sebab jika tidak dicegah atau dihentikan, produktivitas lahan tani berpotensi makin jauh dari kata swasembada.
Kalangan dewan meminta agar masuknya investasi di bidang perkebunan di Kalteng, khususnya perkebunan kelapa sawit harus diawasi betul-betul, secara ketat, oleh pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah setempat.
“Pasalnya jika tidak diawasi, bukan tidak mungkin akan mengancam lahan pertanian yang selama ini sangat potensial. Karena itu, DPRD Kalteng meminta kepada pemerintah untuk stop alih fungsi lahan,” cetus Anggota DPRD Kalteng ,Yohanes Freddy Ering, Kamis (26/12/2019).
Politisi senior PDI Perjuangan ini meminta Pemprov dan Pemkab se Kalteng menggencarkan sosialisasi untuk masyarakat agar mencegah alih fungsi lahan pertanian. Karena, dalam beberapa tahun terakhir banyak diduga lahan pertanian berubah fungsi menjadi lahan perkebunan.
“Banyak masyarakat kita menyampaikan kepada Anggota DPRD, saat melaksanakan reses maupun kunjungan kerja (Kunker) ke dalam daerah,” beber dia.
Salah satunya seperti yang disampaikan masyarakat Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas. Masyarakat setempat resah dengan kehadiran sejumlah PBS yang sejak lama masuk wilayah mereka. Karena, lahan masyarakat yang selama ini dikembangkan untuk pertanian mulai terancam.
Dalam pertemuan, ungkap dia, masyarakat juga menyampaikan selain tidak patuh terhadap aturan pemerintah, juga mengancam lahan pertanian masyarakat. Lahan pertanian semakin menyempit oleh investasi perkebunan kelapa sawit milik perusahaan.
Pemerintah, sambungnya, ke depan harus secara ketat mengawasi lahan pengembangan pertanian, karena dengan hadirnya perusahaan besar swsata (PBS), khususnya perkebunan kelapa sawit mulai mengancam keberadaan lahan pertanian. (Mrz/red)
