Danum.id, Palangka Raya – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng, bersinergi memberi edukasi kepada masyarakat tentang masalah keuangan.
Kepala OJK Kalteng Otto Fitriandy mengatakan, pihaknya bertemu dengan Ketua DPRD Kalteng Wiyatno membicarakan pengawasan sektor jasa keuangan di provinsi setempat.
“Pertemuan tersebut juga mengharapkan dukungan sekaligus dapat bersinergi dalam melakukan edukasi serta literasi keuangan kepada masyarakat,” kata Otto, Selasa (28/1/2020).
Selain bertemu Ketua DPRD Kalteng, OJK Kalteng juga berencana berkomunikasi dan melakukan pertemuan dengan forum komunikasi pimpinan daerah lain yang ada di provinsi ini.
Dia mengatakan sekarang ini banyak investasi keuangan yang menawarkan berbagai keuntungan kepada masyarakat. Untuk itu, diperlukan pemahaman dan referensi yang banyak dari masyarakat dalam memilih mengikuti investasi aman dan terpercaya.
“Untuk itulah, kami selalu berupaya optimal memberikan edukasi dan literasi keuangan, sebagai upaya mengantisipasi masyarakat terjebak investasi bodong,” kata Otto.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalteng Wiyatno menegaskan bahwa dirinya, selalu siap mendukung pihak manapun, termasuk OJK, yang ingin membantu perekonomian dan mensejahterakan masyarakat di provinsi ini.
Dia mengakui sekarang ini banyak investasi-investasi sektor keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat Kalteng, sehingga keberadaan OJK sangat penting dalam memberikan pemahaman mana saja memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.
“Kita kan sering mendengar ada investasi bodong. Ya, jangan sampai masyarakat Kalteng terjebak investasi bodong itu,” kata Wiyatno.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu menyambut baik rencana OJK, yang akan terus mengoptimalkan program edukasi dan literasi terkait keuangan.
“OJK Kalteng membuat program yang menghindarkan masyarakat terjebak investasi bodong, tentunya semakin kami dukung,” kata Wiyatno.
Ketua DPRD Kalteng itu juga mengharapkan pihak OJK lebih optimal memantau sekaligus mengawasi proses perekrutan maupun pemberikan promosi kepada para staff, direksi hingga komisaris di semua perbankan. (Ant/Fhr/red)
