Danum.id, Palangka Raya – Untuk cepat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), pihak DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak peningkatan fasilitas di kantor sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat).
Fasilitas atau sarana dan prasarana di unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di seluruh kabupaten perlu diupgrade agar terjadi pelayanan maksimal. Sehingga pembayar pajak pun merasa puas karena dilayani dengan baik.
“Hal itu penting agar masyarakat yang ingin menyetorkan pajaknya dapat terlayani dengan fasilitas yang layak. Jika berlangsung demikian, otomatis akan menggerakkan masyarakatwajib pajak rajin dan taat bayar pajak,” Terang Anggota DPRD Kalteng, Jubair Arifin, Senin (7/1/2019).
Ia mengatakan, dalam beberapa kali reses maupun kunjungan kerja selain melaksanakan pertemuan dengan jajaran pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan dan masyarakat, pihaknya juga mengunjungi kantor UPTD Samsat yang ada di kabupaten.
Hasilnya, pihak DPRD merekomendasikan agar kantor UPTD Samsat yang ada di kabupaten, sarana dan prasarananya terus ditunjang karena kantor tersebut merupakan ujung tombak Pemprov dalam menghimpun pajak dari masyarakat.
“Saat kita mengunjungi Samsat yang ada di kabupaten, dinilai sangat perlu outlet pembayaran pajak seperti Samsat itu, sarana dan prasarananya perlu dilengkapi,” tandasnya.
Pihaknya dari DPRD Kalteng, merasa khawatir apabila seluruh kantor UPTD Samsat se Kalteng tidak diperhatikan, akan mempengaruhi kinerja, terlebih mereka terus diberi beban untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kalteng.
Disisi lain ia juga menyambut baik keinginan Pemprov Kalteng terkait dibentuknya Badan Pendapatan Daerah yang nantinya akan berdiri sendiri. Hal itu dinilai lebih fokus perhatian terhadap UPT-UPT yang ada di Kabupaten/Kota.
Wajar saja Anggota Komisi A DPRD Kalteng ini, yang tugasnya membidangi Pemerintahan, Hukum dan Keuangan tersebut, berharap banyak agar pemasukan daerah makin membesar. Sebab berkorelasi dengan keuangan daerah.
Jika tidak diperhatikan dengan serius, Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara ini khawatir akan berdampak terhadap target pajak yang ditetapkan oleh TAPD menurun.
Untuk memastikan apakah seluruh sarana dan prasarana Samsat se Kalteng itu layak atau tidak, dia meminta kepada instansi terkait dapat melaksanakan monitoring langsung ke seluruh Kalteng. (Mrz/red)
