Danum.id, Palangka Raya – Politisi PAN di gedung DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Syahrudin Durasid menilai tolok ukur penentuan besaran dana alokasi khusus (DAK) penanggulangan bencana perlu direvisi.
Hal itu dinilainya karena terkadang tidak sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan. Ia menyayangkan pembagian DAK bencana alam sampai sekarang ini masih berdasarkan jumlah penduduk dan bukan luasan wilayah.
“Sehingga dengan patokan itu maka yang diterima Kalteng cenderung minim serta tidak sebanding dengan kebutuhan,” ucap wakil rakyat ini, Selasa (2/7/2019).
“Penduduk Kalteng hanya sedikit dibandingkan yang di pulau Jawa. Tapi luas wilayahnya 1,2 kali dari pulau Jawa yang terdiri dari enam provinsi. Jadi, DAK bencana alam yang diterima Kalteng sangat tidak sebanding dengan luas wilayah,” imbuh dia.
Penanggulangan bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan yang dibutuhkan provinsi ini sangat besar. Untuk itu, ia mendesak agar penentuan besaran DAK bencana alam kepada Kalteng jangan menggunakan jumlah penduduk, melainkan luas wilayah.
Dia menyarankan pemerintah provinsi bersama kabupaten-kota se-Kalteng melakukan koordinasi secara intensif kepada pemerintah pusat. Hal itu sebagai upaya menyamakan pemahaman sekaligus meningkatkan besaran DAK yang akan disalurkan ke Kalteng.
“Perlu ada penegasan bahwa Kalteng tidak bisa disamakan dengam wilayah-wilayah lain. Dalam arti kebijakan yang harus di tinjau ulang terkait dengan DAK penanggulangan bencana,” beber dia.
Seharusnya DAK Kalteng jauh lebih lebih besar dari provinsi lain di Indonesia. Sebab, wilayahnya sangat luas dan kekayaan sumber daya alamnya juga sangat luar biasa banyak. Bahkan, suatu provinsi di pulau Jawa sebenarnya bisa bergantung hanya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sejauh ini kebijakan fiskal DAK terdapat beberapa indeks, salah satunya yaitu perhitungan jumlah penduduk, namun yang menjadi masalah adalah banyak sektor yang tidak masuk ke dalam perhitungan, khususnya sungai. (Ant/Rmt)
