Dewan Setuju Pendidikan Mitigasi Bencana Masuk Kurikulum

0
Bencana asap kerap terjadi di lahan Kalteng. Dulu, peladang berpindah sering melakukan pembakaran untuk penyiapan lahan

Danum.id, Palangka Raya – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengaku setuju pendidikan mitigasi bencana masuk dalam kurikulum di sekolah-sekolah.

Ini terkait permintaan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, untuk memasukan pendidikan mitigasi bencana tersebut khususnya untuk tingkat Sekolah Dasar (SD).

“Saya rasa pendidikan mitigasi bencana sangat perlu, dan materinya bisa disesuai dengan ancaman bencana di masing-masing daerah,” ungkap Anggota DPRD Kalteng Duwel Rawing, Senin (14/1/2019) siang.

Drs. Duwel Rawing, Politisi PDIP DPRD Kalteng di Komisi C

Menurut dia, penerapan pendidikan mitigasi bencana sejak tingkat SD sangat penting agar ke depan para peserta didik mengetahui bagaimana caranya menghadapi atau mengantisipasi bencana alam sesuai dengan bencana yang kerap terjadi di daerahnya masing-masing.

Kalau di Provinsi Kalteng sendiri, lanjutnya, bencana seperti gempa belum ada, hanya saja yang sering terjadi adalah bencana seperti banjir luapan air sungai, longsor, dan kebakaran serta kabut asap.

“Dengan adanya wacana tersebut kami tentu berharap para peserta didik sejak dini sudah mengetahui cara mengantisipasi bahan menanggulangi bencana pada kedaruratan pertama,” sebut Duwel.

Untuk merealisasikan wacana pemerintah pusat itu, perlu adanya pembahasan khusus dari pihak pemerintah daerah setempat terkait penyiapan tenaga pendidik yang berkompeten/profesional di bidang penanganan bencana, serta kesiapan infrastruktur yang memadai.

Sehingga Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini menyarankan kesiapan pelatihan tenaga kependidikan perlu menjadi pemersiapan tahap awal.

Ia memisalkan di negara lain seperti Jepang dimana negara tersebut juga seperti Indonesia yang rawan gempa dan angin. Karena itu pihak pemerintah pun harus  mengambil langkah antisipasi, dengan membangun bangunan tahan gempa khusus yang di daerah yang rawan gempa.

“Selain perlunya penerapan pendidikan mitigasi bencana, yang harus diperhatikan secara khusus adalah penyiapan tenaga pendidik yang berkompeten didalam menangani bencana, serta kesiapan infrastruktur yang memadai,” tandas Anggota Komisi C DPRD Kalteng ini.

Selain itu, Duwel menyarankan perlu adanya pembinaan bagi tenaga pendidik terkait penanganan bencana. Sebab apabila sudah masuk ke dalam kurikulum, maka pembelajaran tentang penanganan dan antisipasi bencana tersebut akan berlangsung secara terus-menerus.

“Semoga saja hal ini tidak sekadar menjadi wacana, tetapi bisa benar-benar direalisasikan,” tutupnya. (Mrz/red)