Anggaran Pilkada Kalteng Tembus Angka Rp 350 miliar

0
Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri

Danum.id, Palangka Raya –Jumlah total anggaran untuk pemilu kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tembus angka Rp 350 miliar lebih. Angka ini sudah jauh berkurang  dari usulan semula yang malah di angka Rp 553 miliar.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri di Palangka Raya, mengakui pengurangan itu merupakan hasil pembahasan secara menyeluruh pihaknya selaku pemerintah daerah dengan pihak KPU dan Bawaslu.

“Ini hasil melakukan kesepakatan dengan pihak penyelenggara Pilkada serta aparat keamanan. Untuk pelaksanaan Pilkada Kalteng 2020 dianggarkan Rp 350 miliar lebih. Jumlah itu nantinya disampaikan ke DPRD Kalteng,” ucap Fahrizal, Kamis (19/9/2019).

Fahrizal memastikan pengurangan tersebut tidak dilakukan secara asal-asalan tetapi tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan Pilkada supaya sukses penyelenggaraan dan sukses partisipasi pemilih.

Menurut dia, Pemprov melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah mengkaji pembiayaan pelaksanaan Pilkada. Hasil dari kajian TPAD, pengurangan dapat dilakukan dengan menggabungkan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) karena Pilkada tahun depan berbeda dengan pemilu 2019.

“Berbeda dengan Pilkada, sebab hanya ada satu kertas suara. Jadi waktu untuk mencoblos dan menghitung tidak terlalu lama. Kalau pemilu 2019 wajar ada penambahan TPS, karena jumlah kertas suara yang dicoblos dan dihitung ada lima,” ucapnya.

Sebelumnya anggaran untuk keperluan Pilkada 2020 diperkirakan mencapai Rp 553 miliar hasil  usulan dari penyelengara yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalteng, serta keperluan pengamanan dari kepolisian dan TNI.

Setelah dilakukan pembahasan dan pengurangan, diperkirakan anggaran yang dibutuhkan hanya mencapai Rp 350 miliar lebih, menghemat Rp 203 miliar lebih.

Rincian dari total anggaran itu terbagi sebesar Rp 250 miliar untuk KPU Kalteng, kemudian Rp 65 miliar Bawaslu Kalteng, Rp 40 miliar Polda dan Rp 2,5 miliar TNI.

“Kami akan bahas kembali bersama pihak DPRD Kalteng, lebih rincinya kita perlu pembahasan lagi,” kata Fahrizal. (Mrz/ant)