Danum.id, Palangka Raya – Rencana pemindahan ibu kota Pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Palangka Raya kian mendekati kepastian, menurut beberapa sumber. Wakil Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) mengimbau sejumlah hal sebelum pemindahan itu benar-benar terjadi.
Adalah Suriansyah Murhaini, Wakil Rektor UPR Bidang Umum dan Keuangan, berharap masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng) harus siap menghadapi tantangan dan masalah baru. Terpenting, jangan sampai warga lokal justru terpinggir ke “lingkaran luar” pembangunan ini.
“Persiapkan diri, jika pemindahan ibukota itu terwujud, maka jangan sampai masyarakat Kalteng khususnya etnis Dayak tersingkir. Seperti yang terjadi pada suku Betawi di Jakarta, itu contohnya,” ungkap Suriansyah, Kamis (29/11/2018).
Imbauan ini disampaikan mantan Rektor Universitas PGRI Palangka Raya ini kala memberi sambutan pada seminar nasional bertajuk ‘Kerjasama Pemerintah dan Dunia Usaha untuk mendukung Pembangunan Nasional’ di Aula Neo Palangka Raya.
Seminar tersebut membicarakan sejauh mana optimalisasi corporate sosial responsibility (CSR) dalam meningkatkan dunia usaha untuk keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Pasalnya, saat ini peran CSR belum terkelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
Untuk itu ia pun meminta ada kesamaan persepsi dan koordinasi yang baik antara pemerintah dengan perusahaaan agar pelaksanaan CSR benar-benar bermanfaat karena terdistribusi dengan baik.
“Apabila perusahaan dan Pemerintah terjalin komunikasi yang baik untuk sama-sama membangun daerah, cita-cita pembangunan berkelanjutan dan kemakmuran masyarakat Kalteng bisa terwujud,” pungkasnya.
Di lain pihak, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Fahrizal Fitri meskipun optimistis Kalteng ditunjuk sebagai calon terkuat pemindahan ibukota, namun ia menilai masih ada banyak tahapan dan kendala yang bakal menghambat ide pemindahan ini.
Ia memprediksi, justru hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2019 nanti yang sangat berpotensi memengaruhi wacana pemindahan ibu kota. Karena harus diakui, faktor politik justru seringkali menjadi faktor penentu di Indonesia ini.
“Di 2019 nanti sangat menentukan peta politik Indonesia, maka tentunya hasil Pilpres sangat mempengaruhi rencana pemindahan ibu kota baru Indonesia ini, jadi atau tidaknya,” ujar dia.
Fahrizal menandaskan, Pemprov Kalteng saat ini sudah menyusun tim pembentukan ibu kota baru Indonesia yang diisi perwakilan dari instansi terkait. Selain itu, pihaknya juga sudah membuat MoU dengan Pemkot Palangka Raya terkait hibah lahan untuk keperluan pemerintahan pusat. (red)
