Danum.id, Palangka Raya – Informasi publik sebaiknya disampaikan dengan baik kepada masyarakat, utamanya sejauh mana perkembangan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan. Saran ini disampaikan Anggota DPRD Kalteng, M Rizal.
Ia meminta pemerintah provinsi memaparkan informasi itu, sekaligus juga perlu menyampaikan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pembangunan infrastruktur di Bumi Tambun Bungai ini.
“Kami menekankan, informasi itu perlu disampaikan eksekutif secara mendetail agar DPRD dan masyarakat Kalteng mengetahui perkembangan dan kemajuan infrastruktur,” ujar Rizal, mewakili Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kalteng, Rabu (21/8/2019).
Menurut fraksi Golkar, prioritas pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas data serta maritim, baik jalan, jembatan, pelabuhan dan lainnya merupakan hal pokok yang harus diperhatikan pemerintah provinsi.
Ia mengingatkan, sampai sekarang sejumlah daerah di provinsi ini masih ada terisolir sehingga perhatian pemerintah sangat diperlukan untuk melakukan pembangunan.
“Itulah kenapa kami menanyakan sudah sejauh mana atau berapa persen perkembangan pembangunan infrastuktur di Kalteng,” lanjutnya.
Selain masalah infrastruktur, Fraksi Golkar juga menyoroti masalah perkembangan ekonomi global dan nasional dan dampaknya terhadap ekonomi riil di tingkat lokal.
Sebab, menurut Rizal penyusunan APBD-P 2019 yang telah disepakati sudah mempertimbangkan perkembangan ekonomi global tersebut.
“Ini sangat diperlukan agar target pendapatan daerah maupun yang dibelanjakan sudah sesuai dengan perkembangan ekonomi global dan nasional. Ini perlu mendapat penjelasan dari Pemprov Kalteng,” imbuh dia.
Sebelumnya, DPRD Kalteng bersama pemerintah provinsi telah menyetujui, dan melakukan penandatangan berita acara rancangan peraturan daerah tentang APBD-P 2019. APBD-P itu pun sekarang ini menunggu evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum disahkan menjadi Perda (Ant/Rmt)
