Danum.id, Palangka Raya – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Sudarsono berharap pemerintah provinsi (Pemprov) melaksanakan saran dari Bank Indonesia (BI) agar mengembangkan industri pengolahan minyak kelapa sawit.
Informasi yang disampaikan BI melalui sejumlah media, ternyata pengembangan industri pengolahan sawit di Kalteng masih mengalami berbagai kendala dan tantangan. Hal itu harus dituntaskan.
“Berbagai kendala dan tantangan itu harus mendapat perhatian serius dari Pemprov. Saran yang disampaikan pihak BI juga harus diperhatikan dan dituntaskan penanganannya,” ujar dia, Sabtu (12/10/2019).
Saran yang disampaikan BI Kalteng adalah meningkatkan produktivitas CPO, menyempurnakan aturan industri sawit, dan promosi serta penjajakan kerjasama bilateral ke negara baru, khususnya Benua Afrika.
Dia percaya, saran yang disampaikan pihak BI dalam menyelesaikan tantangan dan kendala mengembangkan industri pengolahan minyak kelapa sawit itu, bisa dilaksanakan pihak eksekutif.
“Paling penting, pemprov bersama kabupaten/kota se-Kalteng mau mengevaluasi apa yang sudah dilakukan selama ini. Jika memang saran yang disampaikan BI itu sesuai kondisi di lapangan, ada baiknya dilaksanakan,” kata Sudarsono.
Saat menjabat Bupati Seruyan, Sudarsono mengaku memiliki banyak pengalaman dalam rangka mempromosikan kebun sawit berkelanjutan khususnya di kabupaten pemekaran dari Kotawaringin Tmur itu.
Bahkan pernah meyakinkan para buyer di negara-negara Eropa, serta peet aea enjadi pembicara pembicara dalam pertemuan tahunan RSPO di Kuala Lumpur tahun 2015, Bangkok tahun 2016, dan Bali tahun 2017.
Sebelumnya, Deputi Kepala Perwakilan BI Kalteng Setian mengatakan kendala yang dihadapi provinsi ini dalam mengembangkan industri pengolahan minyak kelapa sawit adalah masih rendahnya produktivitas kelapa sawit dan kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDA).
“Keterbatasan infrastruktur penunjang juga menjadi tantangan, karena berdampak pada semakin tingginya biaya logistik industri kelapa sawit,” beber dia.
Melihat kondisi tersebut, BI menganggap perlu ada sinergisitas semua pihak yang terlibat dalam industri pengolahan tersebut, baik di sektor hulu hingga hilir. Kebijakan pemerintah, baik dari sisi fiskal maupun struktural perlu dibuat untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. (Ant/Rmt)
