Danum.id, Palangka Raya – DPRD Kalteng meminta seluruh perusahaan besar swasta (PBS) yang beroperasi di Kalimantan Tengah (Kalteng) memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk dipekerjakan di perusahaannya masing-masing.
Pasalnya, selama ini masih ditemukan banyak PBS yang abai memperhatikan masalah tersebut, sehingga banyak masyarakat di sekitar perusahaan beroperasinal malah mengeluhkan komitmen perusahaan.
“Kami minta PBS jaga komitmen untuk memprioritaskan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja. Dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, agar lebih memperhatikan terkait masalah ketenagakerjaan ini,” tegas Anggota Komisi B DPRD Kalteng, Lodewik Christopel Iban, Kamis (21/2/2019).
Selanjutnya Lodewik menuntut perusahaan memerhatikan kesejahteraan warga sekitar yang jadi tenaga kerja di perusahaan. Sebab, hingga saat ini masih banyak tenaga kerja yang belum sejahtera karena adanya perbedaan besar dari sistem pembayaran gaji kepada karyawan dalam daerah dan luar daerah.
Bahkan tidak hanya sebatas pembayaran gaji , dalam pemberian posisi pekerjaan pun kerap masih ada kesenjangan. Pihak perusahaan sendiri, lebih banyak menempatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada posisi tinggi. Sebaliknya, tenaga kerja lokal lebih banyak menempati posisi rendah.
“Selama ini, yang kami lihat dan kurang setuju adalah, TKA lebih dipermudah untuk masuk dan bekerja dalam suatu perusahaan, namun untuk penduduk lokal, masih saja ada perusahaan yang menolak untuk mempekerjaan mereka,” imbuhnya.
Padahal, sambung Lodewik, yang dikeruk adalah hasil bumi di areal yang dihuni puluhan tahun oleh banyak penduduk lokal.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas ini juga mengatakan, selama ini, PBS lebih suka mempekerjakan TKA dengan gaji yang cukup fantastis dengan kisaran puluhan bahkan ratusan juta perbulan.
Jauh berbeda dengan tenaga kerja lokal yang hanya di gaji dengan kisaran Rp 1 juta hingga Rp 2 juta saja. Kesenjangan mencolok inilah yang diprotes Lodewik.
“Dari sistem penggajian saja kita bisa melihat adanya kesenjangan yang terjadi. Para tenaga kerja asing, digaji dengan upah sangat besar. Sedangkan untuk tenaga kerja lokal, hanya di gaji kecil. Bagaimana masyarakat bisa sejahtera apabila hal seperti ini terjadi,” tegasnya.
Politisi dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini juga berharap, agar pihak pemerintah, khiususnya instansi terkait bisa mengambil tindakan, dalam hal membatasi TKA yang masuk dan bekerja di PBS yang beroperasi di seluruh wilayah Bumi Tambun Bungai.
“Kita minta kepada pihak pemerintah untuk membatasi tenaga kerja asing yang masuk dan bekerja di Kalteng, karena hal ini bertujuan agar pihak PBS bisa lebih memperhatikan tenaga kerja lokal,”
“Di Kalteng ini, banyak masyarakat yang memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan tenaga kerja asing, Jangan berpikir bahwa kehadiran PBS hanya ada untuk mengeruk hasil bumi tanpa berkontribusi untuk masyarakat,” tutupnya. (Mrz/red)
