Banyak Rumah Tidak Layak Huni, Begitu Diperhatikan, Respons ke Gubernur Luar Biasa

0

Danum.id, Palangka Raya – Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mencapai 128.174 pada 2019 ini.

Terbanyak ada di Kabupaten Kapuas dengan jumlah 26.965 unit disusul Kabupaten Kotawaringin Timur dengan total 25.078 unit RTLH.

Sedangkan yang dalam kondisi Rumah Layak Huni (RLH) se-Kalteng berjumlah 424.452 unit. Terbanyak ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan total 57.849 unit RLH.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran terus menargetkan pengurangan rumah penduduk dengan kondisi RTLH tersebut, melalui bantuan pembangunan dari pemerintah baik bersumber dari APBN maupun APBD.

“Masih banyak yang perlu disentuh bantuan sosial dari pemerintah. Namun kemampuan kita masih berkisar 4.500 unit per tahun,” terang Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kalteng, Lonard S Ampung, Senin (21/10/2019).

Leonard menegaskan, dengan jumlah yang cukup banyak RTLH yang harus dientaskan, dibandingkan dengan kemampuan anggaran yang bisa dialokasikan pertahun, maka diperkirakan 14 tahun lebih jika alokasi diasumsikan konstan seperti tahun berjalan sekarang.

Karena itu, Leonard berharap bukan hanya Pemerintah Provinsi saja yang bekerja keras untuk menuntaskan masalah ini. Sebaliknya, pemerintah kabupaten/kota “selaku pemilik wilayah” juga harus mengalokasikan bantuan hal yang sama untuk warga berpenghasilan rendah (MBR) itu.

Misalnya, konsolidasi dengan pengusaha swasta. Untuk mengalokasikan bantuan sosial ataupun CSR untuk meringankan beban pengentasan yang bebannya masih sangat besar tersebut. Atau pemerintah desa melalui anggaran dana desa (ADD).

“Tidak bisa kalau kita hanya andalkan dari Pemprov. Maka sebaiknya Pemkab dan Pemko juga programkan. Itu pun tak cukup, juga perlu peran serta masyarakat serta pihak swasta,” tandasnya.

“Saya pernah tahu di sejumlah kebun, mereka merespon masalah ini dengan membantu fasilitasi bahan tetapi yang mengerjakan ya oleh masyarakat sendiri. Ini lah yang saya bilang perlu kolaborasi,” imbuh Leonard.

Sangat Berterimakasih

Tidak hanya membantu masyarakat MBR dengan kondisi RTLH tadi, Pemprov Kalteng dibawah instruksi gubernur juga menargetkan pengurangan kawasan permukiman kumuh, dengan bantuan pemerintah.

Rupanya, baru belakangan ini gerakan massif untuk membantu penanganan RTLH dan lawasan kumuh tersebut mendapat sentuhan. Saat melakukan monitoring lapangan, sambutan dari warga menurut Leonard, cukup dramatis.

Terutama di daerah pelosok nan sulot dijangkau dan selama ini bantuan-bantuan tepat sasaran tidak sampai menjamah, justru dirasakan manfaatnya sejak 2017 ketika program dijalankan pihaknya.

Dinas Perkimtan selalu turun ke lapangan dari level kabupaten sampai kecamatan dan desa guna melihat, monitor, dan evaluasi langsung hasil pelaksanaan seperti apa disandingkan perencanaannya.

“Dari semua kunjungan ini, respon bagus sekali terhadap Pemprov terutama gubernur kita, yang menurut mereka sangat perhatian, responsif terhadap keluhan, Luar biasa. Sebelumnya tidak pernah ada sentuhan begini. Bantuan stimulan ini kan sasar rumah yang tepat sasaran,” terangnya¬†meyakinkan.

“Sekali lagi ini karena sangat mengena, diberikannya pun bukan karena keinginan tapi kebutuhan sehingga mereka terimakasihnya luar biasa. Terlihat dari gesturnya mereka bicara, itu kelihatan loh,” pungkas Leonard, menutup jumpa pers di kantor barunya tersebut. (Mrz/red)