Mediasi Konflik Lahan di Palangka Raya Tak Mulus Gara-gara Lurah Sabaru Tidak Bawa ini

0

 

danum.id, Palangka Raya – Upaya mediasi konflik lahan yang dilakukan Polsek Sabangau Kota Palangka Raya tidak berjalan mulus. Gara-garanya, Lurah Sabaru tidak membawa dokumen pendukung kepemilikan lahan yang pernah diterbitkan pihak kelurahan. Padahal, tujuannya untuk adu data administratif.

Pertemuan mediasi itu dilangsungkan Kamis (19/1/2023) siang, di salah satu gedung Polsek Sabangau yang terletak di bagian belakang kompleks Mapolsek Jl. Mahir Mahar. Sedianya, kedua pihak diminta membawa dokumen yang membuktikan kepemilikan untuk dicek secara geospasial.

Pemicu utama perselisihan adalah, dasar surat kepemilikan yang berbeda menjadi rujukan alas hak dari dua Kelompok Tani (Poktan), yaitu yang dikeluarkan Kelurahan Kalampangan, dan surat tanah yang dikeluarkan Kelurahan Sabaru. Padahal, arealnya di lokasi yang sama.

Karena itu, kedua Lurah pun didatangkan ke Mapolsek beserta dua kubu yang berseberangan yaitu Poktan Jadi Makmur Kalampangan dan Poktan Lewu Taheta. Lurah Kalampangan Yunita martina, dan Lurah Sabaru Achmad Djunaidi pun hadir.

“Pertemuan mediasi hari ini harus ditunda, karena satu pihak yaitu Poktan dari Sabaru tidak membawa dokumen SPT yang menjadi dasar menggarap lahan. Alasannya, menurut mereka undangan dianggap tidak resmi atau tidak tertulis. Ya udah, sementara ditunda,” singkat Kapolsek Sabangau, Ipda Ali Maffud, ditemui usai pertemuan bubar.

Kapolsek mengakui, pagi harinya tadi, telah berlangsung perdebatan di lokasi lahan yang dikonflikkan saat dilakukan pengecekan koordinat oleh pejabat Kelurahan Kalampangan. Pihak Poktan dari Sabaru yang mengklaim lahan itu adalah juga milik mereka, tidak membawa bukti kepemilikan namun yakin areal itu miliknya.

“Makanya kami undang disini. Tadi padahal sudah sepakat akan membawa pada mediasi siang ini, tetapi ternyata tidak membawa surat tanah yang dimaksud,” ucap Kapolsek.

Alhasil, pertemuan mediasi yang dilangsungkan sejak pukul 13.00 hingga 15.30 WIB itu pun hanya menghasilkan putusan ditunda. Tiga putusan lainnya yakni tidak boleh ada pihak yang menggarap lahan itu, dilakukan pemetaan secara GIS atau cek ulang titik koordinat, serta cek keabsahan SPT masing-masing pada mediasi berikutnya pada 24 Januari 2023 di kantor Kecamatan Sabangau.

Tampak Kapolsek Sabangau (kiri), Lurah Sabaru (tengah), dan Gunawan (kanan) saat berlangsung upaya mediasi, di Mapolsek

Lurah Sabaru, Djunaedi mengatakan bahwa ia menjabat sebagai Lurah Sabaru selama dua tahun belakangan. Usai pertemuan, ia pun kekeh lokasi yang digarap Poktan Lewu Taheta masuk dalam wilayah administrasinya. Alas hak berupa SPT yang diterbitkan tahun 2020.

“Kalau di Data Kelurahan Sabaru, itu sejak 2020. Menurut kami masih masuk wilayah Sabaru,” ucap dia.

Namun, salah satu pentolan dari Poktan ‘Lewu Taheta’ Sabaru, Gunawan yang berprofesi wartawan, mengaku memiliki bukti kepemilikan lahan sejak 4 tahun lalu dan ditandatangani oleh Lurah Sabaru, Djunaedi. Sayangnya, keduanya tidak membawa bukti surat-menyurat bukti kepemilikan lahan tersebut.

Sementara salah satu pengurus Poktan Lewu Taheta, Tarno mengungkapkan bahwa ia mendapatkan lahan tersebut dari seseorang bernama Daryana. Ia mengaku mengelola lahan tersebut sejak 2018, tetapi mendapat surat tanah di 2020.

“Kami sudah menggarapnya, sudah banyak tanam tumbuh disitu. Kalau surat tanah, ada yang ditandatangani oleh Lurah lama, Dini. Juga ada yang dapat saat Lurah sekarang ini, Djunaedi. Mengenai asal-usul dan luasan, pak Daryana yang cukup tahu,” sebut Tarno.

Lurah Kalampangan, Yunita Martina, diwawancarai sesaat setelah pertemuan mediasi berakhirLurah Kalampangan, Yunita ketika dikonfirmasi usai pertemuan berakhir, mengatakan bahwa lokasi lahan yang disengketakan dan digarap oleh Poktan yang bukan dari Kelurahan yang dipimpinnya itu, berada di wilayah administratifnya. Bahkan surat-menyurat tentang kepemilikan rata-rata terbit pada 1997.

Pagi hari sebelum pertemuan mediasi, dia dan tim sudah mengecek secara koordinat untuk memastikan wilayah administratif, bersama jajaran Polsek.

Namun karena masih tahap mediasi ini sehingga ia menghormati proses yang berjalan. “Kita belum bisa menyimpulkan, kita tunggu saja pertemuan berikutnya kan, kita hormati proses yang berjalan,” singkatnya. (red)